Internet Gratis Jadi Ladang Duit, Jateng Ubah Wifi Publik Jadi Sumber PAD

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 dengan memanfaatkan aset digital, salah satunya layanan wifi publik.

Kepala Diskomdigi Jateng, Agung Hariyadi, menyampaikan bahwa optimalisasi wifi publik berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

“Hari ini kita ikut rakor pendapatan 2027. Komdigi sebagai salah satu pengusul penyediaan baru PAD, kita menawarkan pemanfaatan aset digital, salah satunya wifi publik,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pendapatan 2027 di Surakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, selama ini Pemprov Jateng setiap tahun menambah sekitar 300 titik wifi gratis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, penambahan tersebut juga meningkatkan beban fiskal daerah.

Baca Juga: Final Four Proliga 2026 Seri Solo: LavAni Incar Tiket Final Lebih Cepat, Gresik Phonska Ingin Lanjutkan Tren Positif

Untuk itu, Diskomdigi mengusulkan skema collaborative fund dengan melibatkan pihak ketiga. Melalui kerja sama ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan tambahan jaringan wifi, tetapi juga kontribusi pendapatan.

“Upaya kita dengan skema collaborative fund. Dengan kolaborasi itu, kita mendapatkan dua manfaat. Satu, penambahan wifi oleh pihak ketiga. Dua, kita mendapatkan kontribusi PAD,” jelasnya.

Rencana tersebut diharapkan dapat masuk dalam revisi Perda Nomor 12 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah sebelumnya disampaikan kepada DPRD Jawa Tengah.

Menurut Agung, program wifi publik tetap menjadi prioritas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Prinsipnya, layanan internet gratis bagi masyarakat tetap berjalan, namun pembiayaannya diperkuat melalui kolaborasi.

Baca Juga: Rupiah Sempat Melemah ke Rp17.105/USD, Analis: Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat dan Buka Peluang Ekspor

Ia memperkirakan, kontribusi awal dari pemanfaatan aset digital tersebut dapat mencapai sekitar Rp306 juta pada 2027.

“Setiap tahun kita akan evaluasi karena itu terkait dengan user. Ketika user lebih banyak, itu peluang untuk peningkatan PAD lebih besar lagi,” ujarnya.

Selain menambah pendapatan, skema ini juga dinilai mampu mengurangi beban anggaran daerah yang selama ini mencapai miliaran rupiah untuk penyediaan layanan internet gratis.

Secara konsep, Pemprov menyediakan infrastruktur wifi publik, kemudian disewakan per titik kepada agensi atau pihak ketiga. Mereka akan mengelola captive portal dan menayangkan iklan, yang kemudian memberikan kontribusi sewa kepada pemerintah daerah.