Jawab Kebutuhan Pengemudi di Jepang, Pemprov Jateng Siapkan SDM Siap Kerja

SEMARANG, jatengnetwork.com - Pemprov Jateng bergerak cepat merespons kebutuhan tenaga pengemudi di Negeri Sakura sebagai tindak lanjut atas kesepakatan kerja sama antara Pemprov Jateng dengan perusahaan asal Jepang, 3EEE Inc Japan.

Gubernur Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, akan segera dilangsungkan bersama pihak 3EEE Inc Japan.

Hal tersebut ia sampaikan seusai menyambut kunjungan pimpinan 3EEE Inc Japan, CEO Norio Tanaka serta Head of the President’s Office Hideo Mori, di Semarang pada Senin 21 September 2026.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa proses pembentukan calon tenaga kerja terampil bakal dimulai sejak jenjang pendidikan vokasi.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Penindakan Penyalahgunaan BBM demi Lindungi Kelangsungan Hidup Nelayan

Selain keahlian teknis, kurikulum akan diperkaya dengan pelatihan bahasa Jepang yang disesuaikan dengan kualifikasi kerja di sana.

Pemprov Jateng juga membuka peluang sinergi kurikulum bahasa dengan 3EEE Inc agar kompetensi lulusan selaras dengan kriteria perusahaan dan standar industri jasa transportasi di Jepang.

Bukan cuma cakap berbahasa, para peserta juga akan dibekali keahlian mengemudi secara menyeluruh—mencakup penguasaan teknis kemudi.

Juga terkait prinsip keselamatan berkendara, penerapan eco-driving, pemahaman aturan lalu lintas setempat, hingga etika pelayanan kepada penumpang.

Baca Juga: 110.403 Pekerja di Kota Pekalongan Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Peluang Kerja dan Isu Demografi

Peluang karier di Jepang sendiri mencatatkan tren positif. Angka pengiriman pekerja migran dari Jawa Tengah ke Jepang melonjak hingga 52%, yakni dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025.

Head of the President’s Office 3EEE Inc, Hideo Mori, menekankan pentingnya keterlibatan pihak pemerintah agar alur rekrutmen hingga pemberangkatan memiliki payung hukum yang jelas dan menjamin kepastian bagi para pekerja.

Mori menyebutkan bahwa koordinasi berkala sangat vital untuk mempermudah perolehan informasi seputar visa dan regulasi ketenagakerjaan setempat.